Exposenews.id, SULUT – Tugas dan tanggungjawab terberat anggota DPRD Sulut adalah perjuangkan aspirasi masyarakat untuk terealisasi.
Serapan aspirasi masyarakat banyak disuarakan, terlebih disaat anggota DPRD Sulut turun lapangan gelar reses ke daerah pemilihan (Dapil) temui konstituen.
Dari hasil reses ke Dapil tersebut, kemudian menjadi beban tanggungjawab anggota dewan untuk perjuangkan aspirasi agar terealisasi dalam bentuk masuk penganggarannya ke dalam APBD.
Namun, kendala yang terjadi saat ini adalah aspirasi anggota DPRD Sulut sangat minim terakomodir kedalam APBD.
Aspirasi anggota dewan ini proses awalnya dimasukan dalam bentuk pokok pikiran (Pokir) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Dari Bappeda, Pokir ini akan diterima Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kemudian memilah yang menjadi prioritas agar bisa dianggarkan dalam APBD induk dan Perubahan tahun anggaran berjalan.
Titik persoalan yang dialami anggota DPRD Sulut, dalam Pokir yang dimasukan banyak yang tidak diakomodir oleh sistem online Bappeda.
Menurut Bappeda, Pokir yang dimasukan banyak tidak akomodir karena tidak terbaca sistem yang ada di Bappeda.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) memberikan ide brilian menurut kepala Bappeda Elvira Katuuk.
Menurut MJP, dalam Reses anggota dewan
Bappeda harusnya melakukan pendampingan sehingga serapan aspirasi akan lebih fokus.
“Bappeda bersama sekretariat dewan berkolaborasi mendampingi anggota DPRD saat turun reses, sehingga penjelasan terhadap masyakat menjawab aspirasi yang masuk akan lebih jelas dan dipahami, karena ini pada akhirnya akan berdampak bukan pada anggota dewan itu sendiri, tapi juga pada pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw,”lugas MJP pada rapat koordinasi Komisi I dengan Bappeda pada beberapa waktu lalu.
Kata MJP yang juga Ketua DPW PSI Sulut ini, kolabirasi pendampingan antara staf sekretariat dewan dan Bappeda bukan hanya sampai dilapangan saja.
“Pendampingan Bappeda juga dilakukan sampai pada tahapan penyusunan laporan aspirasi yang kemudian menjadi Pokir, sehingga bisa terbaca sistem yang ada di Bappeda untuk masuk prioritas pembahasan TAPD untuk masuk APBD,”jelasnya.
Kata MJP disaat melakukan reses, total anggaran APBD yang disiapkan tidaklah sedikit, namun jika hasilnya minim justru anggaran yang dikeluarkan menjadi mubasir.
“Jangan penganggaran untuk reses hanya menjadi seremonial karena mengikuti aturan yang ujung-ujungnya mubasir,”lugas salah satu anggota dewan kritis ini.
MJP pun mengingatkan, kewenangan anggota dewan hanya sampai pada tingkatan pengusulan, realisasinya ada pada Pemprov.
“Apa yang disampaikan warga, mereka tidak mau tahu solusinya seperti apa ?, karena untuk perjuangkan solusi adalah tugas kita sebagai wakil rakyat,”tegasnya.
Untuk perjuangkan aspirasi warga ini, kata MJP perlu ada kesepahaman antara DPRD dan Pemprov Sulut.
“Jika aspirasi tidak terakomodir, ini juga akan berdampak kepercayaan pada Pemprov Sulut yang saat ini dipimpin Olly Dondokambey dan Steven Kandouw,”ungkapnya.
Menanggapi ini, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk menyatakan akan menyiapkan staf untuk melakukan pendampingan.
“Ini adalah ide brilian dan akan menyiapkan pendampingan di agenda reses anggota DPRD Sulut,”kata Elvira.
Menurut Elvira dengan menopang kinerja anggota DPRD Sulut adalah bagian dari pelayanan untuk kemajuan daerah.
“Aspirasi masyarakat bisa direalisasikan adalah untuk kemajuan dan pembangunan daerah dibawah kepemimpinan gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw,”tandasnya.
Untuk diketahui total besaran anggaran yang dibiayai APBD yang nota Bene adalah uang rakyat setiap anggota per kegiatan reses adalah Rp1,3 miliar.
Perincian anggaran tersebut adalah untuk perjalanan, sewa tempat, makan minum dan ATK cetak.
Dalam setahun anggota DPRD Sulut diagendakan sebanyak tiga kali yang artinya jika diakumulasi, dalam tahun anggaran berjalan berjumlah Rp3,9 miliar
Jika aspirasi yang didapati kemudian tidak direalisasi maka anggaran Rp3,9 pertahunnya mubasir adanya.(Obe)
