Exposenews.id, Manado – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) segera melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di rumah-rumah. Pendataan akan dilakukan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Kepala BPS Sulut Asim Saputra berujar registrasi sosial ekonomi ini adalah mandat dari Presiden Jokowi kepada BPS untuk mendata seluruh warga NKRI di wilayah NKRI. Pendataan ini mengcover seluruh keluarga di Indonesia, tidak terkecuali.
“Data registrasi sosial ekonomi ini ditujukan untuk membangun basis data sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Data ini sangat dibutuhkan pemerintah,” kata Asim dalam sambutannya di Rakorda Penguatan Stretegi Lapangan Pendataan Awal Regsosek Susenas Sakernas dan Survei Biaya Hidup 2022, Kamis (6/10/2022).
Dikatakan Asim bahwa beberapa waktu lalu Menkeu Sri Mulyani menyatakan selama ini Pemerintah menggulirkan berbagai banyak program bantuan sosial di berbagai Kementerian, namun selama ini dianggap belum sepenuhnya efektif untuk menanggulangi berbagai keadaan.
“Seperti kita ketahui pada masa pandemi misalnya banyak masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi akan tetapi program-program bantuan ini belum mengcover semua penduduk. Maka registrasi sosial ekonomi salah satunya bertujuan untuk menghadirkan semua warga agar masuk di dalam sistem registrasi untuk perlindungan sosial. Jadi data ini nanti menjadi data rujukan untuk semua bantuan tidak hanya bantuan bagi warga miskin tapi semua bantuan yang melibatkan kebutuhan masyarakat untuk UMKM, untuk penyandang disabilitas, untuk para pemuka agama dan seterusnya,” imbuhnya.
Data ini semua menjadi sumber dari basis data untuk perlindungan sosial. BPS tidak mungkin menjalankan kegiatan ini sendirian karena selama ini kita banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah tapi dari berbagai dukungan komunitas jajaran TNI Polri dan semua pihak membantu berbagai kegiatan pendataan lapangan BPS.
“Data registrasi sosial ekonomi ini kita harapkan bisa menjadi data tunggal untuk semua kegiatan perlindungan sosial. Oleh karenanya nanti data ini harus kita jaga, tidak boleh berlalu begitu saja,” terangnya.
“Kami perlu meminta izin kepada semua kalangan agar petugas kami sekitar 4.300 orang bisa datang ke keluarga-keluarga di perumahan-perumahan. Kami sangat mengharapkan pintu terbuka dari seluruh masyarakat. Kami sangat mengharapkan dukungan dari MUI, dari GMIM, dari GMIST dan sebagainya, termasuk juga komunitas budaya agar kita semua bisa mencatatkan semua warga di dalam registrasi sosial ekonomi,” sebutnya lagi.
Pihaknya bertekad tidak ada satu orang pun yang dilewati. Karena pengalaman selama ini di dalam data bantuan sosial, misalnya, masih sering dijumpai penduduk yang tidak pernah mendapatkan bantuan, padahal dia sangat layak. Kejadian ini sering berulang karena mereka masuk unregistered people.
“Resosek ini diharapkan menghadirkan warga yang unregistered people itu, nanti dinas dukcapil akan menyelesaikan kekurangan dari unregistered people. Jadi kami mengharapkan dukungan, termasuk di sini hadir media, agar semua pihak bisa tercatat di dalam registrasi sosial ekonomi,” lanjutnya.
“Kami harapkan tidak ada penolakan dari manapun,” imbuhnya mengakhiri.
(RTG)
