Oleh: Ronald Ginting
Exposenews.id, Manado – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di
Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator
demokrasi.
Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Ateng Hartono menjelaskan metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Perda, Pergub, dll, Focus Group Discusiion (FGD), dan wawancara mendalam.
Kata Ateng dari metodologi itu maka Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 77,08.
“Dalam skala 0 sampai 100, capaian 2019 turun 0,69
poin dibandingkan nilai IDI 2018 yang sebesar 77,77. Capaian tersebut masih berada pada kategori sedang,” papar Ateng, hari ini.
Dia menambahkan penurunan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2018-2019 dipengaruhi oleh aspek Hak-hak Politik dan aspek
Lembaga Demokrasi yang mengalami penurunan. Aspek hak-hak politik turun 5,99 poin (dari 69,53 pada tahun 2018 menjadi
63,54 di 2019), dan aspek Lembaga Demokrasi turun 1,04 poin
(dari 76,86 pada tahun 2018 menjadi 75,82 di 2019).
Tahun 2019 terdapat tujuh variabel mengalami peningkatan indeks, dua variabel yang mengalami penurunan, dan dua variabel lainnya tetap. Tujuh variabel yang mengalami peningkatan adalah variabel kebebasan berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, variabel hak memilih dan
dipilih, variabel pemilu yang bebas dan adil, variabel peran DPRD, variabel peran birokrasi pemerintah daerah, dan variabel peran peradilan yang independen.
“Adapun variabel yang mengalami peningkatan paling besar yaitu variabel kebebasan berpendapat, sebesar 41,00 poin (dari 59,00 pada tahun 2018 menjadi 100,00 di tahun 2019),” ujarnya
Di sisi lain, dua variabel yang mengalami penurunan adalah variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dan variabel peran partai politik. Dua variabel tersebut mengalami penurunan yang cukup besar.
“Variabel peran partai politik turun sebesar 38,57 poin yaitu dari 100,00 pada tahun 2018 menjadi 61,43 di tahun 2019. Sementara itu, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun 16,83 poin yaitu dari 59,22 pada tahun
2018 menjadi 42,39 di tahun 2019,” terangnya lagi.
Nilai IDI Sulawesi Utara yang sebesar 77,08 pada tahun 2019 menempatkan Sulawesi Utara pada urutan ke-18 secara Nasional. Padahal dilihat pada tahun 2018, IDI Sulawesi Utara berada di urutan ke-9 dengan nilai IDI sebesar 77,77.
Jika dilihat menurut provinsi yang ada di Pulau Sulawesi,
maka Sulawesi Utara berada di urutan ketiga, setelah Sulawesi Barat (77,42) dan Sulawesi Tengah
(77,27). Kemudian diikuti oleh Gorontalo (76,29), Sulawesi Selatan (70,58), dan di urutan terakhir adalah Sulawesi Tenggara (65,21).
“Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi ini memiliki kinerja demokrasi
berkategori sedang,” tukasnya.
Di satu sisi, capaian IDI Sulawesi Utara sejak 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Sulawesi Utara sebesar 70,94.
Angka ini terus mengalami perubahan
hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 83,94 dan masuk kategori baik.
Fluktuasi angka IDI di Sulawesi Utara mencerminkan dinamika situasi demokrasi di Sulawesi Utara. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk
sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional.
IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. (RTG)
